Bignews
Jakarta (BIGNEWS) – Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo memberikan tanggapan atas kasus yang menimpa rekannya di partai, Ribka Tjiptaning, yang dilaporkan ke Bareskrim Polri akibat menyebut Presiden kedua Indonesia Soeharto sebagai pembunuh jutaan rakyat. Kejadian ini menarik perhatian publik pada Sabtu, 15 November 2025, di Magelang, Jawa Tengah, di mana Ganjar menegaskan bahwa pernyataan Ribka merujuk pada sebuah buku yang mengulas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh Soeharto.
Latar Belakang Kontroversi Pernyataan Ribka Tjiptaning
Ribka Tjiptaning, anggota PDIP, membuat pernyataan yang kontroversial dengan menyebut Soeharto sebagai pembunuh jutaan rakyat. Pernyataan ini sendiri muncul sebelum Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 10 November 2025. Sebuah laporan resmi kemudian diajukan oleh Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) ke Bareskrim Polri menanggapi pernyataan tersebut.
Respons Ganjar Pranowo dan Pandangan PDIP
Ditemui usai kegiatan di Magelang, Ganjar Pranowo menyatakan dukungan PDIP kepada Ribka Tjiptaning. Ganjar menjelaskan bahwa pernyataan rekannya didasarkan pada referensi dari buku yang membahas pelanggaran HAM berat di masa Orde Baru dengan jumlah korban yang diperkirakan mencapai jutaan jiwa. Ia menekankan bahwa pernyataan tersebut bukan hanya sekadar opini melainkan berdasar pada kajian dokumentasi sejarah yang diakui dalam beberapa literatur.
Sikap Ganjar dan PDIP menampilkan posisi penting partai dalam menghadapi isu-isu sejarah yang penuh kontroversi dan sensitif. Pernyataan Ribka, meskipun menuai laporan, didukung secara terbuka oleh PDIP sebagai bentuk keberanian mengungkap fakta yang menurut mereka perlu disuarakan.
Persiapan Ribka Tjiptaning Menghadapi Aduan Hukum
Ribka Tjiptaning sendiri telah menyatakan kesiapan menghadapi laporan hukum yang diajukan oleh Aliansi Rakyat Anti-Hoaks. Ia menolak tuduhan bahwa pernyataannya termasuk berita bohong atau hoaks. Pernyataannya, menurut Ribka, didasarkan pada pengalaman pribadi dan kondisi nyata yang ia alami selama masa Orde Baru, memberikan bobot historis pada ucapannya.
Pentingnya Dokumentasi Hak Asasi Manusia dalam Sejarah Indonesia
Kasus ini membuka kembali pentingnya dokumentasi dan pembahasan tentang hak asasi manusia di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan masa Orde Baru. Diskursus publik mengenai pelanggaran HAM yang berat menjadi topik yang terus diangkat dalam politik dan sejarah nasional.
Para sejarawan dan pakar hukum menekankan perlunya kajian yang objektif dan berbasis data untuk memahami peristiwa tersebut, memperkaya pengetahuan sejarah bangsa serta memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM terdahulu.
Relevansi dengan Artikel dan Liputan Sebelumnya
Untuk pembaca yang ingin memahami konteks lebih luas seputar isu hukum dan publik di Indonesia, dapat melihat artikel terkait di kategori Hukum & Publik pada BigNews. Di sana tersedia berbagai liputan mendalam dan analisis kasus-kasus sensitif di tanah air.
Selain itu, pembahasan mengenai pelanggaran HAM dan politik masa Orde Baru sering dibahas dalam berbagai referensi historis yang dapat diakses untuk memperkaya perspektif pembaca.
Kasus ini disoroti tidak hanya sebagai persoalan politik, tetapi juga sebagai panggilan agar bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah kelamnya agar belajar dari masa lalu.
*Sumber: BIGNEWS, YouTube Channel resmi Tribunnews*
