Bignews
Jakarta (BIGNEWS) – Sidang sengketa ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berlangsung di Wisma BSG, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin (17/11/2025) memanas setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surakarta mengakui telah memusnahkan salinan berkas pencalonan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo. Pernyataan ini memicu pertanyaan serius dari Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Rospita Vici Paulyn, tentang dasar hukum dan alasan di balik pemusnahan arsip tersebut.
Kontroversi Pemusnahan Arsip Politik Jokowi
Pemusnahan arsip salinan berkas pencalonan Jokowi oleh KPU Surakarta menjadi sorotan utama dalam sidang ini. Pihak KPU menjelaskan bahwa arsip tersebut dimusnahkan karena telah disimpan selama dua tahun sesuai dengan masa retensi yang mereka pegang berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2023. Namun, tanggapan ini tidak memuaskan ketua majelis sidang dan sejumlah pihak yang hadir.
KIP menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dokumen negara, termasuk salinan berkas pendaftaran calon kepala daerah, seharusnya memiliki masa retensi minimal lima tahun dan tidak boleh dimusnahkan secara prematur. Hal ini menimbulkan debat sengit mengenai interpretasi aturan kearsipan dan keterbukaan informasi publik di Indonesia.
Peranan KIP dan Hak Publik atas Informasi
Ketua Majelis Komisioner KIP, Rospita Vici Paulyn, tampil tegas mempertanyakan alasan KPU Surakarta memusnahkan arsip yang menurutnya penting untuk hak transparansi dan informasi publik. Ini menjadi titik penting dalam perdebatan fungsi KIP sebagai wahana penegak hak atas keterbukaan informasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Selain KIP, kehadiran perwakilan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan KPU RI dalam sidang menunjukkan pentingnya diskusi lintas lembaga dalam menegakkan transparansi dan keabsahan data publik, khususnya yang berkaitan dengan proses demokrasi dan pencalonan pejabat publik.
Sorotan Pakar dan Implikasinya
Pakar telematika Roy Suryo yang hadir dalam sidang turut memberikan perhatian pada pernyataan KPU Surakarta. Roy menilai sikap KPU kurang memahami dan mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Dalam komentarnya, Roy secara sindirian menyebut kemungkinan metode pemusnahan arsip bisa dilakukan dengan cara ekstrem, menandakan keprihatinannya atas hal serius ini.
Diskusi itu menjadi menarik lantaran mempertemukan sudut pandang berbeda antara aturan kearsipan dan kewajiban publik dalam menyediakan akses informasi yang sah. Berkas pendaftaran calon kepala daerah seperti yang dilakukan oleh Jokowi jelas merupakan dokumen penting yang seharusnya dijaga untuk kepentingan akuntabilitas dan sejarah pemerintahan.
Konteks dan Relevansi Berita Terkait
Berita ini terkait langsung dengan materi yang pernah dibahas di artikel debat panas Roy Suryo vs Andi Azwan soal keaslian ijazah Jokowi yang mengangkat kontroversi berkas ijazah Jokowi secara mendalam, memberikan perspektif lebih luas tentang dinamika sengketa dokumen resmi di Indonesia.
Pengakuan KPU Surakarta ini menambah babak baru dalam sejarah sengketa administratif yang memiliki dampak pada kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu dan penegakan hukum administratif.
Kesimpulan dan Harapan Transparansi
Sidang yang berlangsung penuh ketegangan ini menyoroti pentingnya keseragaman penafsiran hukum dan aturan dalam pengelolaan arsip negara, khususnya yang berkaitan dengan dokumen politik dan publik. Kesadaran atas hak publik untuk mengakses informasi menjadi sorotan utama yang harus diperhatikan oleh setiap lembaga, agar demokrasi berjalan dengan transparan dan bertanggung jawab.
Masyarakat dan lembaga terkait diharapkan dapat mengambil pelajaran dari insiden ini sebagai momentum memperbaiki tata kelola arsip dan meningkatkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
Sumber: BIGNEWS, YouTube Channel resmi Tribunnews
