Bignews
Jakarta (BIGNEWS) – Sekjen Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Bersatu, Ade Darmawan, secara tegas membantah istilah “pengadilan rakyat” yang diungkapkan oleh kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, dalam pembahasan kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Menurut Ade Darmawan, konsep “pengadilan rakyat” tidak dikenal dalam sistem hukum positif di Indonesia.
Pengertian dan Landasan Hukum Pengadilan di Indonesia
Dalam sistem hukum Indonesia yang berdasarkan pada hukum positif, semua proses peradilan harus mengikuti aturan yang diatur secara jelas dan tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Oleh karena itu, istilah “pengadilan rakyat” yang tidak memiliki dasar hukum formal tidak dapat dianggap sah atau diakui eksistensinya dalam ranah hukum nasional.
Pernyataan Ade Darmawan dalam Konteks Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Ade Darmawan menegaskan bahwa apa yang disebut “pengadilan rakyat” oleh kuasa hukum Roy Suryo merupakan sebuah istilah yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan sistem hukum Indonesia. Pernyataan ini menjadi penting di tengah sengketa hukum yang mengemuka menyangkut dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi yang sempat menjadi perbincangan publik secara luas.
Konsep pengadilan di Indonesia diatur berdasarkan sistem peradilan formal yang melibatkan lembaga resmi seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, pengadilan harus beroperasi di bawah ketentuan yang berlaku dan menjamin proses hukum yang adil dan transparan.
Mengapa “Pengadilan Rakyat” Tidak Diakui?
Istilah “pengadilan rakyat” seringkali diartikan sebagai forum informal di mana masyarakat umum atau kelompok tertentu mengambil peran sebagai penentu keputusan hukum di luar lembaga resmi. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, peran tersebut tidak diakui karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang menjadi fondasi negara hukum (rechtsstaat).
Menurut ajaran hukum, semua perkara harus diselesaikan melalui proses peradilan yang sah dan resmi yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan penegakan hukum berjalan objektif tanpa adanya tekanan dari pihak luar.
Relevansi dan Implikasi Sosial
Pernyataan Ade Darmawan juga mencerminkan pentingnya pemahaman masyarakat tentang batasan hukum dan proses peradilan. Pengadilan rakyat sebagai istilah bisa memunculkan kebingungan dan potensi ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat luas dan institusi hukum.
Selanjutnya, pembahasan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menjadi contoh bagaimana isu hukum harus ditangani secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku, bukan melalui mekanisme di luar hukum. Hal ini penting tercermin dalam pemberitaan dan diskursus publik agar terhindar dari misinformasi.
Tautan Internal dan Referensi Lainnya
Sebagai tambahan, pembaca dapat menyimak pembahasan mendalam mengenai debat panas antara Roy Suryo dan Andi Azwan terkait keaslian ijazah Jokowi yang juga membahas aspek hukum dalam konteks serupa.
Untuk memahami lebih jauh tentang kerangka hukum di Indonesia, terutama mengenai hukum positif, pembaca dapat melihat penjelasan di Wikipedia berikut ini: Hukum Positif di Indonesia.
Pemahaman terhadap sistem peradilan formal juga dapat diperdalam melalui sumber hukum resmi seperti Sistem Peradilan di Indonesia.
Sumber: BIGNEWS, YouTube Channel resmi CNN Indonesia
