Jakarta (BIGNEWS) – DPR Republik Indonesia telah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada tanggal 18 November 2025, menandai perubahan penting dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi KUHAP yang resmi. Keputusan ini menjadi sorotan publik karena adanya polemik mengenai sejauh mana undang-undang baru ini mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat dan mendukung penegakan hukum yang lebih efektif.

Dampak Pengesahan KUHAP Baru

Pengesahan KUHAP baru ini membawa sejumlah perubahan mendasar yang esensial dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. KUHAP yang baru dimaksudkan untuk menjadi kerangka hukum yang modern dan responsif terhadap dinamika sosial serta kebutuhan penegakan hukum yang adil dan transparan. Namun, sejumlah kalangan menilai pengesahan ini masih belum cukup memenuhi keinginan masyarakat luas.

Perbedaan RKUHAP dengan KUHAP Baru

Peralihan dari RKUHAP menjadi KUHAP menandai upaya legislasi yang memperbaharui aturan lama terkait proses pidana. Dari sisi istilah, pergeseran nama ini menunjukkan fase finalisasi dari rancangan yang telah lama dikaji dan disesuaikan. Beberapa pasal dan prosedur hukum mengalami revisi guna meningkatkan kejelasan dan efektivitas penerapan hukum.

• Penegakan Hak Tersangka: KUHAP baru memperkuat perlindungan hak-hak tersangka dalam proses peradilan sebagai perlindungan dasar prinsip keadilan.
• Prosedur Penyidikan dan Penahanan: Ada pembaruan mekanisme agar proses hukum berjalan lebih cepat dan mengurangi penahanan sewenang-wenang.
• Pengaturan Evidensi dan Pembuktian: KUHAP ini mengatur ulang ketentuan tentang bukti-bukti yang bisa diterima di pengadilan.

Meskipun demikian, banyak yang menyoroti bahwa beberapa aspirasi masyarakat terkait perlindungan khusus dan hak asasi manusia belum sepenuhnya terlaksana dalam KUHAP terbaru ini.

Polemik dan Kritik dari Berbagai Pihak

Debat publik mengenai KUHAP baru mencuat terutama dari akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil yang mencemaskan bahwa beberapa pasal masih menyisakan ruang interpretasi yang bisa merugikan korban dan tersangka. Diskusi mendalam tentang aspek penegakan hukum dan keadilan sosial menggambarkan kompleksitas pembaruan undang-undang ini.

Salah satu narasumber dalam diskusi Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Eddy O.S. Hiariej, menekankan bahwa KUHAP adalah hasil kompromi yang berusaha menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak demi terciptanya sistem peradilan yang lebih baik.

Diskusi yang dihadirkan dalam program Inside Politics with Diana Valencia tanggal 18 November 2025 menghadirkan sudut pandang dari Bivitri Susanti, akademisi dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, yang memberikan kritikan konstruktif mengenai aspek hukum dan sosial dalam KUHAP baru.

Kenapa KUHAP Penting untuk Indonesia?

KUHAP berperan sebagai pedoman utama dalam penegakan hukum pidana yang mengatur tata cara proses hukum, hak dan kewajiban tersangka, serta prosedur peradilan. Pembaruan KUHAP menjadi penting untuk menyesuaikan dengan kebutuhan era hukum modern yang mengedepankan hak asasi manusia, transparansi, dan kecepatan proses hukum.

Untuk memahami aspek hukum dan penegakan hukum secara lebih luas, pembaca dapat mengeksplorasi artikel terkait dalam kategori Hukum & Publik di BigNews yang membahas berbagai isu hukum terkini di Indonesia.

Kesimpulan

Pengesahan KUHAP baru oleh DPR merupakan langkah penting dalam pembaruan regulasi hukum acara pidana di tanah air, meskipun masih terdapat dinamika dan kritik yang perlu menjadi bahan evaluasi dan revisi selanjutnya. Masyarakat dan penegak hukum diharapkan dapat bersama-sama mengawal implementasi KUHAP agar mendukung keadilan dan kepastian hukum secara menyeluruh.

Informasi lebih lengkap bisa diikuti dari program Inside Politics with Diana Valencia yang mengupas tuntas seputar KUHAP bersama narasumber terpercaya dari kalangan pemerintah dan akademisi.

Sumber: BIGNEWS, YouTube Channel resmi CNN Indonesia